Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten Tahun 2023

BAPPEDALITBANG KLATEN – Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten kembali dilaksanakan, kegiatan ini adalah Rakor TKPK yang ke 2 di tahun 2023, Selasa (04/07) di Pendopo Pemkab Klaten. Rakor dihadiri oleh Wakil Bupati Klaten, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Klaten dan jajaran OPD terkait.

Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, S.H., M.H selaku Ketua TKPK Kabupaten Klaten memberikan sambutannya sesaat sebelum acara rakor TKPK dilaksanakan. “Minta kerja samanya kepada seluruh OPD supaya mengerahkan kepala desa supaya ikut dalam intervensi kemiskinan dengan penggunaan Dana Desa. Harapannya tahun 2023 kemiskinan bisa turun dari angka 12,33%,” ucap Wakil Bupati mengawali sambutan.

Program penanggulangan kemiskinan saat ini telah menurunkan kemiskinan sebesar 1,16%. Program kemiskinan perlu diarahkan untuk menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih relative tinggi. Ir. Andhikasari Kushardati dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Klaten menambahkan “BPS telah finalisasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mendata status dari termiskin hingga terkaya. Data tersedia mulai akhir Juni 2023 dengan harapan data dapat dimanfaatkan dan dijadikan rujukan oleh OPD lainnya.”

Sementara disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dra. Wahyuni Sri Rahayu, M.Si bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.

Supaya data dan intervensi tepat sasaran maka diperlukan update dan peningkatan kualitas data. Saat ini Pemprov Jateng telah menyediakan data terpadu Jateng (SIKS-DJ V2) yang merupakan data kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Jawa Tengah yang bersumber dari DTKS).

Yoenanto Sinung Noegroho, S.T., M.SE selaku Sekretaris Dissosp3appkb menambahkan “Salah satu resiko jika data tidak ditingkatkan kualitasnya maka tidak akan tepat sasaran.”

Kepala Bappedalitbang, Pandu Wirabangsa, SH., M.Eng selaku moderator rakor kali ini menambahkan terkait rencana tindak lanjut yaitu pengadaan rakor teknis dan optimalisasi TKPK ke Kecamatan dan Desa.