Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan, TKPK Desa dan TKPK Kelurahan.

BAPPEDALITBANG KLATEN – Dalam rangka optimalisasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten, maka Bappedalitbang Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rakor                           Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan, TKPK Desa dan TKPK Kelurahan.dengan menghadirkan 12 Camat, dan para Kepala Desa serta para Ketua TKPK Desa/Kelurahan, Senin (28/11). Hal tersebut disebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Klaten (13,49%) sehingga perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dan komprehensif dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi tersebut.
Plt. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten, Pandu Wirabangsa, SH, M.Eng dalam sambutan awalnya sekaligus sebagai moderator acara tersebut mengatakan, ”Rapat koordinasi  TKPK  Kecamatan dan TKPK Desa/Kelurahan hari ini adalah pertama kali diselenggarakan setelah secara serentak dibulan Mei 2022 dibentuk. Maksud dan tujuan Rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi semua stakeholder yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik TKPK Kabupaten , TKPK Kecamatan serta TKPK Tingkat Desa/Kelurahan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah serta untuk mendorong terwujudnya koordinasi dan pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten”.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh  Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten , Drs. Much Nasir, M.M tentang “Pengelolaan Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS)  dan  Pemanfaatannya Dalam Penanganan Kemiskinan di  Kabupaten Klaten .  “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaran sosial yakni upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warganya. Kondisi saat ini saat ini, belum semua Desa/ Kelurahan melakukan pemutakhiran DTKS sehingga mengakibatkan data tidak up to date dan Bansos  salah sasaran. DTKS merupakan salah satu data basis penanganan kemiskinan terutama melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui PKH, akses pangan ( BPNT ), akses Kesehatan ( KIS ), akses Pendidikan ( KIP ) dll’

Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Rudy Cahyono, tentang Profil Rumah Tangga Miskin  Pada periode September 2021 dan  dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang “Prioritas Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan.  serta dilanjutkan dengan acara diskusi.

Sebagai klosing statement, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klaten, Jaka Purwanto, S.Sos, MM, menyampaikan  apresiasi dan rasa syukurnya karena secara berjenjang sudah dibentuk TKPK dari Tingkat Kabupaten, TKPK Kecamatan sampai TKPK Desa/Kelurahan serta kepada TKPK Desa diharapkan bersama-sama mensukseskan program penanggulanggan kemiskinan yang diarahkan langsung kepada masyarakat miskin di Desa/Kelurahan yang begitu banyak dan menyita waktu dan tenaga sebagai sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya.