PERTAHANKAN PERINGKAT TERTINGGI se-JAWA TENGAH, PEMKAB KLATEN GELAR PENGUKURAN IKD 2026

PERTAHANKAN PERINGKAT TERTINGGI se-JAWA TENGAH, PEMKAB KLATEN GELAR PENGUKURAN IKD 2026
PERTAHANKAN PERINGKAT TERTINGGI se-JAWA TENGAH, PEMKAB KLATEN GELAR PENGUKURAN IKD 2026

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Daerah (RPJMD 2025–2029) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 pada Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris BPBD bersama Kapokja Pemerintahan Bidang PPM Bapperida dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah dan unsur lintas sektor terkait. FGD ini diselenggarakan sebagai langkah tindak lanjut atas sosialisasi pemerintah provinsi Jawa Tengah guna menghimpun serta memperkuat data dukung 71 indikator ketahanan daerah.

Dalam arahanya, Sri Yuwana Haris Yuliyanta, ST, MT (Sekretaris BPBD) menyampaikan bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bukan hanya menjadi tanggungjawab BPBD mengingat IKD sebagai salah satu indikator kinerja sasaran daerah RPJMD (2025-2029). Sebagai tolok ukur kinerja Bupati perlu komitmen seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk bersinergi dalam pencapaiannya.

Dalam pemaparannya, Kapokja Pemerintahan Bidang PPM Bapperida (Eni Wulandari, S.Sos, M.Si) menyampaikan IKD dijelaskan sebagai instrumen vital untuk mengukur kapasitas dan kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana secara komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi capaian, Kabupaten Klaten berhasil mempertahankan capaian skor IKD sebesar 0,94 sejak tahun 2023 hingga 2025, yang berhasil menempatkan Kabupaten Klaten pada peringkat tertinggi se-Jawa Tengah.

Sebagai rencana tindak lanjut, Bapperida dan BPBD akan melakukan pemetaan serta diseminasi data dukung dengan seluruh Perangkat Daerah sesui dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, Bapperida juga akan mengidentifikasi dan merekomendasikan pembaruan regulasi penanggulangan bencana yang sudah tidak berlaku agar tetap relevan dengan standar pelayanan minimal (SPM).
Seluruh perangkat daerah yang hadir berkomitmen penuh untuk mendukung optimalisasi IKD sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Klaten.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0