Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten Tahun 2022

BAPPEDALITBANG KLATEN – Dalam rangka optimalisasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten, maka Bappedalitbang Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten di Ballroom Hotel Grand Tjokro Klaten, Jumat (25/11).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Klaten serta seluruh Perangkat Daerah dan unsur lainnya.

Dalam sambutannya,  Wakil Bupati Klaten H. Yoga Hardaya, S.H, M.H. sekaligus selaku Ketua TKPK Kabupaten Klaten menjelaskan perlu dilakukannya evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dan diamati permasalahan dalam  masyarakat.

“Kita harus menganalisa untuk menentukan pola kebijakan apa yang pas diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten ke depan”, ujarnya.

Sementara itu Plt. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Klaten, Pandu Wirabangsa, S.H., M.Eng. menyampaikan bahwa problem kemiskinan di Kabupaten Klaten bersifat heterogen sehingga perlu kebijakan yang sinergis pemerintah dengan semua elemen dalam perumusan kebijakan yang komprehensif.

Beberapa yang sudah dilakukan antara lain optimalisasi peran Forum CSR dan Baznas, kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi melalui program KKN Tematik Tahun 2022 yang difokuskan di lima wilayah Kecamatan dengan kategori kemiskinan ekstrim.

“Harapannya dengan adanya kebijakan yang terpadu, wilayah kategori kemiskinan ekstrim di Kabupaten Klaten dapat bisa teratasi bahkan jangka panjang angka kemiskinan di Kabupaten Klaten bisa turun menjadi satu digit saja”, jelasnya.

Lebih lanjut, persoalan data juga menjadi masalah utama dalam penanggulangan kemiskinan. Karena dengan menghasilkan data yang akurat dan tepat, akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, kesehatan,  ekonomi dan persoalan lainnya.

“Seperti halnya kelemahan di lapangan adalah tingkat kevalidan hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana kuncinya adalah perlu upaya dalam pemutakhiran data di tingkat Pemerintahan Desa,” sebut Ir. Hari Suroso MPHR selaku Kabid Dayalinjamsos DissosP3APPKB.