WAKIL BUPATI KLATEN SAMPAIKAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGURANGAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nov 28, 2025 15 Add to Reading List

BAPPERIDA KLATEN - Bapperida Klaten melalui Sekretariat TKPK menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten Tahun 2025 di Pendopo Kabupaten Klaten (27/11/25)

Rakor dihadiri oleh perangkat daerah, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Klaten, lembaga vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. Seluruh Rangkaian acara dipandu oleh Zaenal Arifin, S.STP., .M.Si. selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

Rakor digelar untuk menguatkan koordinasi lintas sektor dan menyatukan arah keijakan penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi capaian penurunan kemiskinan tahun 2025.

Dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Klaten, Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto menyampaikan, "Meski angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun dibutuhkan langkah strategis agar penurunannya lebih signifikan di tahun 2026".

"Strategi penanganan kemiskinan yang diterapkan di Kabupaten Klaten, dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin serta pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, berhasil menurunkan persentase kemiskinan 2025 menjadi 11,00 %. Ini tertinggi pasca pandemic Covid-19," ungkapnya.

Menurutnya langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Saat ini tercatat 81 desa dari 401 desa/kelurahan di Klaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

"Beberapa Dinas programnya sudah kita sinergikan agar programnya bisa sama-sama ditautkan. Terdapat desa-desa yang memang membutuhkan intervensi lebih dan dapat kita sinergikan ke sana. Tidak hanya Dinas, dari BAZNAS memberikan bantuan dan kita lokuskan ke desa-desa prioritas ini. Demikian juga dengan program-program sosial lainnya," paparnya.

Drs. Johan Hadiyanto, M.Si., Kepala Bidang Pemsosbud Bappeda Prov. Jawa Tengah, menambahkan pentingnya optimalisasi pemanfaatan data P3KE serta Integrasi Pendanaan dalam penentuan sasaran program yang lebih akurat dan efektif.